
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peringatan Hari Kartini yang jatuh setiap 21 April bukan hanya momen historis untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam bidang pendidikan dan kesetaraan gender.
Bagi Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Hari Kartini juga menjadi panggung kritik terhadap ketimpangan layanan publik, terutama akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di wilayah pesisir.
Ketua Umum KPPI, Rosinah, menegaskan bahwa ketidakmerataan layanan WASH di daerah pesisir, khususnya yang menyasar perempuan, merupakan bentuk nyata ketidakadilan yang masih terjadi hingga kini.
"Tidak adanya layanan dan akses WASH untuk masyarakat pesisir, khususnya bagi perempuan pesisir, itu bagian dari ketidakadilan oleh negara," ujarnya dalam keterangan yang dikutip Senin (21/4/2025).
Rosinah menilai bahwa wilayah pesisir selama ini belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Tingginya angka kemiskinan dan marginalisasi kampung nelayan, menurutnya, merupakan cerminan bahwa kebijakan pemerintah masih bias terhadap wilayah daratan.
“Perempuan dengan identitas berlapis sebagai ibu rumah tangga, pencari nafkah, dan perawat komunitas adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat rendahnya akses air bersih dan sanitasi yang layak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa perempuan pesisir memikul beban kerja ganda karena bertanggung jawab atas kebutuhan dasar keluarga, termasuk pengadaan air bersih, pemeliharaan sanitasi, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: