8 hours ago
5
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Dokumen PDIP.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Proyek penulisan ulang buku sejarah oleh Kementerian Kebudayaan masih terus mengundang perhatian berbagai kalangan. Terutama dari elite politik.
Para pihak yang menyoroti penulisan ulang sejarah itu khawatir penulisan tersebut justru bertentangan dengan kenyataan sejarah yan sesungguhnya. Maka tidak heran, proyek itu mendapat perhatian serius.
Sorotan salah satunya juga datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai ini menegaskan bahwa penulisan sejarah harus melalui kajian yang mendalam, tidak asal disusun berdasarkan keinginan kementerian tertentu.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto pun turut menanggapi proyek penulisan ulang buku sejarah yang sedang dikerjakan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Hasto menyatakan bahwa penulisan sejarah harus dilakukan melalui kajian akademis yang komprehensif.
"Dari berbagai upaya masukkan agar sejarah dapat ditulis dengan benar. Kemudian didengarkan oleh Menteri Kebudayaan sehingga penulisan sejarah yang menimbulkan berbagai kontroversi itu akhirnya ditunda," ujar Hasto seusai upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Minggu (17/8).
"Dan mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian-kajian akademis melihat secara komprehensif. Itu yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tambah Hasto.
Hasto juga mengungkapkan langkah konkret PDIP dalam merespons isu ini. "PDI Perjuangan telah mendirikan Badan Sejarah Nasional Partai. Sehingga mereka juga akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah dan kemudian menatap masa depan dengan jauh lebih optimisme setelah kita melihat kebenaran di dalam sejarah itu," kata dia.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
