Pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), saat turun langsung meninjau lokasi lahan milik perusahaannya (Foto: Muhsin/fajar)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, ikut bersuara terkait upaya eksekusi lahan di Tanjung Bunga Makassar yang disebutnya tanah milik Jusuf Kalla.
Said Didu menyebut bahwa persitiwa itu adalah eksekusi abal-abal. "Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar," tulis Said Didu, dikutip dari akun pribadinya di X, Selasa (11/11/2025).
Mantan anggota DPR RI itu pun menyebut bahwa ada sejumlah oknum petinggi TNI dan Polri yang diduga jadi beking mafia tanah.
"Ternyata beking mafia tanah yang “eksekusi” tanah Pak JK antara lain: 1)pati bintang 2 dari Mabes AD,
2)pati bintang 2 dari Korps Marinir, 3)pati Mabes Polri dari 2 unit, 4)dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dengan Menteri ATR/BPN sekarang," urainya.
Ditambahkan Said Didu, foto sejumlah oknum perwira tinggi itu saat hadir di eksekusi abal-abal telah menyebar secara terbatas.
"Foto mereka saat 'eksekusi abal-abal' tersebut sudah beredar terbatas," ujar Said Didu.
Dia menambahkan bahwa aparat bawahan yang bersikap netral pun terancam dimutasi. "Aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi," ujar Said Didu.
Menurtnya, peristiwa itu menjadi fakta bahwa oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat
"Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat. Bapak Presiden
@prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa PT Hadji Kalla, entitas bisnis milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), merupakan pemilik sah lahan yang kini tengah bersengketa di kawasan Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:


















































