PDIP Kritik Soeharto Dapat Gelar Pahlawan: Pemerintah Seperti Tuli dan Mengabaikan Penolakan Rakyat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11), menuai sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai berlambang banteng itu menilai pemerintah tidak mendengarkan suara publik yang menolak pemberian gelar tersebut, terutama karena catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Orde Baru.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyebut penolakan masyarakat terhadap keputusan ini sudah disuarakan berkali-kali, namun tidak pernah direspons serius oleh pemerintah.

“Sudah berapa banyak penolakan dari kelompok masyarakat bahkan dari rakyat Indonesia sendiri terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Tapi pemerintah seperti tuli dan mengabaikan,” kata Andreas melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/11/2025).

Menurut Andreas, gelar pahlawan nasional seharusnya tidak diberikan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Ia menegaskan bahwa penghargaan semacam ini menyangkut pembentukan identitas nasional dan harus mempertimbangkan rekam jejak tokoh secara utuh.

“Keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” ujarnya.

Andreas juga mengingatkan kembali berbagai peristiwa kelam di masa pemerintahan Soeharto, seperti tragedi 1965–1966 dan pembuangan ke Pulau Buru, penembakan misterius pada 1981–1985, peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari, operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Kudatuli, hingga penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998.