1 week ago
14
Ilustrasi anggaran.
Oleh: Andi Marlina Masdjidi
(Analis Anggaran Ahli Pertama - Politeknik STIA LAN Makassar)
Desember selalu membawa kepanikan yang sama - anggaran dikejar, tanda tangan berlomba, dan rapat mendadak berderet tanpa jeda. Di layar komputer, grafik realisasi seolah enggan berubah “hijau”. Kecemasan kolektif tak terhindarkan, kalender di dinding menjelma menjadi alarm yang mengingatkan bahwa sisa hari kian menipis, sementara dana publik masih teronggok beku.
Di tengah situasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah membuka blokir anggaran sebesar Rp168,5 triliun hingga September 2025, dari total anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir Rp256,1 triliun. Pembukaan blokir dilakukan setelah evaluasi program dan kebutuhan lembaga, dengan tujuan mendukung program prioritas pemerintah (Detik Finance, 2025).
Namun, realisasi belanja masih tertinggal dari target. Hingga 30 September 2025, belanja K/L baru mencapai Rp800,9 triliun, atau 62,8 persen dari outlook laporan semester (Lapsem) 2025 (APBN Kita Triwulan III, Kemenkeu). Pemerintah pun bersiap mempercepat pelaksanaan belanja negara di triwulan terakhir untuk mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut sekitar 38 persen belanja negara biasanya dikebut pada periode Oktober hingga Desember (Kontan.co.id). Setiap Desember, negara seolah berlari mengejar dirinya sendiri.
Di tengah tekanan untuk menghabiskan sepertiga anggaran dalam tiga bulan, seberapa jauh kualitas dan akuntabilitas belanja negara benar-benar terjamin, ataukah ini hanya sekadar ritual "cuci gudang" demi laporan realisasi yang terlihat “hijau”?
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
