1 week ago
16
Ilustrasi UMKM
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gagasan penghapusan kuota impor oleh pemerintah dinilai akan berdampak negatif dan berpotensi melemahkan kekuatan ekonomi nasional secara signifikan, khususnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan, jika kebijakan ini diterapkan tanpa pengawasan dan pembatasan yang tepat, ekonomi nasional justru terancam mengalami kemerosotan.
“Tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.
"Persaingan pasar menjadi timpang. Produk impor dengan harga lebih murah dan biaya produksi rendah berpotensi menyingkirkan produk lokal," jelas Novita di Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Tak hanya itu, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga melihat jika kebijakan itu diterapkan maka permintaan terhadap produk nasional akan menurun seiring meningkatnya minat konsumen terhadap barang impor yang lebih terjangkau.
Lebih lanjut, Novita juga mengatakan bahwa Industri dalam negeri terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar.
"Peningkatan pengangguran tak terelakkan jika UMKM dan industri lokal mulai gulung tikar. Ini diperburuk oleh kondisi daerah dengan UMR rendah atau SDM terbatas. Neraca perdagangan Indonesia bisa defisit akibat banjir impor tanpa penyeimbang ekspor dan kebijakan protektif," tambahnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mengatakan jika UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar. Tanpa proteksi selektif dan dukungan pemerintah, mereka bisa kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan pendapatan drastis.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
