Atalia Serukan Evaluasi Menyeluruh Sistem Pendidikan Kedokteran dan Tenaga Pengajarnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Di tengah isu perselingkuhan yang menyeret nama suaminya, Ridwan Kamil, Atalia Praratya memilih untuk tidak memberikan tanggapan.

Ia justru mengalihkan perhatian publik kepada kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dokter residen dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Atalia, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, mengunggah pernyataan sikap melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, ia menegaskan bahwa kasus dugaan kekerasan seksual ini merupakan peringatan serius bagi semua pihak.

"KASUS DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL oleh oknum dokter residen UNPAD (mahasiswa pendidikan spesialis kedokteran) di RSHS adalah alarm keras bagi kita semua. Seorang keluarga pasien yang sedang khawatir dan berduka karena ayahnya di ICU justru menjadi korban pelecehan dari orang yang seharusnya menjadi penjaga keselamatan jiwa," tulis Atalia, dikutip @ataliapr pada Jumat (11/4/2025).

Ia juga menyebut bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran etik profesi, melainkan sebuah tindakan bejat yang tidak dapat dibenarkan dalam aspek apapun.

Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Atalia menyampaikan empat poin penting yang menurutnya perlu segera dilakukan dalam merespons kasus semacam ini:

1. Penegasan undang-undang terhadap kekerasan seksual dalam profesi berotoritas seperti medis, hukum, dan pendidikan.
2. Perlindungan psikologis menyeluruh bagi korban, termasuk dukungan trauma healing secara profesional.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran dan tenaga pengajarnya.
4. Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan rasa aman publik.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat yang telah diambil oleh pihak institusi dalam menangani kasus ini.

"Alhamdulillah untuk mekanisme pengawasan dan sanksi tegas dari institusi pendidikan dan institusi kesehatan terhadap pelanggaran etik berat ini sudah berlangsung secara cepat dan tepat," lanjutnya.