5 days ago
19
Apel gelar pasukan BKO Dit Samapta, Brimob, dan Polres jajaran Polda Jateng di Lapangan Kompi Brimob Pati, Jawa Tengah, Kamis (30/10/2025). (ANTARA/HO-Polisi.)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Forum Tanah Air (FTA) menyampaikan sikap resmi terkait pembentukan Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.
Ditandatangani Ketua Umum FTA, Tata Kesantra, dan Ketua Harian, Donny Handricahyono, organisasi ini mengungkapkan kekecewaan mendalam atas struktur komite yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
FTA yang beranggotakan tokoh, akademisi, aktivis, serta diaspora Indonesia di 22 negara dan 38 provinsi itu menilai, reformasi kepolisian merupakan agenda strategis bangsa yang semestinya dirumuskan dengan melibatkan unsur yang benar-benar mewakili kepentingan publik.
“Reformasi Kepolisian adalah agenda strategis bangsa yang berkaitan langsung dengan keadilan, keamanan publik, dan kualitas demokrasi," ujar Donny dalam keterangan tertulisnya yang diterima fajar.co.id, Sabtu (15/11/2025).
Dikatakan Donny, lembaga yang dibentuk untuk merumuskan arah perubahan Polri seharusnya bersifat inklusif, bukan forum tertutup dengan komposisi yang dianggap homogen.
Dalam struktur Komite yang berisi 10 anggota, lima di antaranya adalah perwira tinggi Polri, sementara lima lainnya berasal dari latar belakang hukum.
“Tidak terdapat representasi masyarakat sipil, akademisi ilmu politik, tokoh agama, maupun unsur TNI,” tegas Donny.
Donny menekankan, susunan tersebut tidak mencerminkan keberagaman perspektif dan dikhawatirkan membuat Komite hanya menjadi pelengkap administratif tanpa kekuatan mendorong perubahan mendasar.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
