Benarkah Seluruh Biaya Peserta BPJS Kesehatan Kelas III akan Ditanggung Pemerintah? Ini Kata DPR

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong menanggung biaya peserta BPJS Kesehatan kelas III sebagai penerima bantuan iuran (PBI).

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyebut saat ini cukup banyak peserta mandiri BPJS Kesehatan yang berasal dari kelompok hampir tidak mampu, terpaksa menunggak iuran bulanan.

“Sebaiknya kalau peserta tidak mampu dialihkan ke PBI atau UHC (Universal Health Coverage/Cakupan Kesehatan Semesta) BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemda,” tukas Irma di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Selain itu, Irma juga mendorong agar pemerintah memutihkan iuran mandiri penunggak BPJS dari kelompok tidak mampu secara bersyarat.

“Kami mendorong pemerintah memutihkan tunggakan iuran BPJS dari kalangan miskin/ setengah mampu dan diberi kelonggaran tapi diberi syarat kalau masih menunggak lagi dikenakan sanksi tidak bisa menggunakan BPJS hingga tunggakan dilunasi,” tegas Irma.

Lebih jauh legislator Partai Nasdem itu mengaku prihatin dengan tingginya penderita penyakit nonkatastropik yang berdampak pada tingginya biaya pengobatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan harus membayar cukup besar untuk penderita penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Saya mengharapkan masyarakat membudayakan hidup sehat, lingkungan sehat, dan rutin berolahraga,” harap Irma.

Menurutnya, lingkungan sehat juga akan berpengaruh pada kesehatan jiwa masyarakat, terutama Gen-Z yang saat ini diduga banyak menderita gangguan kejiwaan.

Tak sampai disitu, Irma juga menyoroti, hingga saat ini masih banyak warga yang sudah tidak lagi tergolong miskin namun tetap menerima BPJS gratis, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan melakukan reaktivasi kepesertaan.