Tunjangan Pajak Direksi BUMN Tembus Triliunan, Tere Liye: Kita Masih Punya Pancasila Tidak?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan pajak yang bertubi-tubi belakangan ini membuat publik heboh. Selain rakyat Pati yang protes keras kenaikan pajak PBB-P2, sejumlah daerah juga melakukan aksi protes yang mirip.

Semua berawal dari kenaikan pajak. Padahal, pemerintah sejak awal telah melakukan pungutan berupa Pajak Penghasilan (PPh) ke rakyatnya.

Terkini, penulis kondang yang juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menyampaikan fakta bahwa Direksi BUMN mendapat tunjangan pajak dari negara.

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tahu, di akun medsos saya ini banyak keluarga pegawai BUMN. Maka, jika kalian kesal, marah, boikot gara-gara baca postingan saya, silakan. Minggu-minggu ini saya terus memposting tulisan tentang ini," beber Tere Liye.

Dia pun membagikan annual report Bank plat merah 2024. Amazing, berapa tunjangan pajak seluruh pegawai bank BUMN ini? Jika lihat line 'gaji, upah, pensiun dan tunjangan pajak', yang totalnya 13,6 triliun (itu tuh satuannya juta, jadi bacanya triliun), dengan asumsi tarif pajak rata-rata 15%, dus 2,04 triliun sendiri.

"Saya pernah bilang loh, jika semua tunjangan pajak dihapus total di BUMN, pun anggota DPR, pejabat-pejabat, DPRD, BUMD, ASN, percayalah kita bisa menghemat 100 triliun. Maka, ayolah, jika kamu sudah bisa menghapus tantiem untuk komisaris BUMN, hemat 8 triliun per tahun, saatnya merangsek ke tunjangan pajak," urai penulis novel-novel best seller ini.

Dia setuju pegawai BUMN berhak dapat gaji tinggi. Silakan. Lebih-lebih saat mereka berprestasi, kasih gaji setinggi-tingginya. "Yang saya ributkan adalah: kok bisa mereka ditanggung pajaknya heh! Lebih-lebih BUMN seperti Pertamina yang komposisi sahamnya 100% punya NKRI. Kok bisa? Adil tidak dengan rakyat lain? Kok mereka dapat 'penghasilan tambahan' dalam bentuk tunjangan pajak ini?" tanya Tere Liye