DPR Tanggapi Langkah Purbaya Perangi Pakaian Impor Ilegal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan perang terhadap impor pakaian ilegal dinilai merupakan langkah strategis dalam memperkuat industri nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi rakyat kecil.

"Langkah yang diambil Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan keseriusan pemerintah menjaga daya saing industri dalam negeri yang selama ini tertekan akibat maraknya barang impor murah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah di Jakarta, Jumat (31/10).

Upaya Menkeu Purbaya yang menyiapkan sanksi berat bagi pelaku impor pakaian bekas (balpres) ilegal dianggap kebijakan ini bukan semata tindakan administratif, melainkan momentum untuk membangkitkan industri tekstil lokal dan memperkuat ekonomi rakyat.

“Kebijakan larangan impor pakaian bekas harus menjadi peluang bagi industri lokal dan rakyat kecil untuk bangkit, bukan sekadar penegakan hukum,” ujarnya.

Charles menekankan agar pemerintah juga menyiapkan langkah transisi yang adil bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada perdagangan pakaian bekas. Menurutnya, transformasi ekonomi rakyat perlu difasilitasi melalui kemitraan antara pelaku industri tekstil dan UMKM lokal.

“Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi jalan keluar. Pemerintah perlu membuka akses modal mikro, pelatihan usaha, dan dukungan pemasaran bagi pedagang kecil yang terdampak,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di jalur distribusi agar kebijakan larangan impor berjalan efektif. Ia meminta koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum terus diperkuat untuk menutup celah penyelundupan.