Bivitri Susanti: Pendekatan Militeristik Pemerintah Abaikan Partisipasi Publik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritik pola komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya tidak transparan dan kurang akuntabel. 

Ia menyoroti bahwa pendekatan pengambilan kebijakan yang bersifat top-down dan militeristik cenderung mengabaikan partisipasi publik. 

"Apa yang mau dikomunikasikan kalau memang pengambilan kebijakannya top down, sistem komando, memang tidak (mau) transparan, dan tidak dibuat dg akuntabilitas? Memang akan selalu begini kalau pemerintahannya militeristik, dg sistem komando, bukan bottom up dan dg transparan,"katanya.

Menurut Bivitri, permasalahan utama bukan hanya terletak pada komunikasi, tetapi juga pada kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan.

"Jadi analisis soal komunikasi juga tidak tepat menurut saya. Masalahnya lebih fundamental drpd sekadar komunikasi,"ungkapnya.

Sebelumnya, Bivitri juga menyoroti bahwa pemerintah, sebagai pelayan publik, seharusnya tidak bersikap semena-mena terhadap rakyat. Ia mengingatkan bahwa rakyat membayar pajak sehingga para pejabat publik semestinya bekerja dengan baik dan benar.

Selain itu, Bivitri meragukan bahwa perombakan kabinet (reshuffle) dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Ia menilai bahwa sejak awal, banyak menteri yang dipilih tidak memiliki kompetensi di bidangnya, dan tanpa rasionalitas yang jelas dalam penyusunan kabinet. Oleh karena itu, ia tidak yakin bahwa reshuffle akan membawa perbaikan yang signifikan.