9 hours ago
8
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Bivitri Susanti menyoroti keputusan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang menggelar rapat tertutup membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sebuah hotel mewah.
Melalui Instagram Story-nya, Bivitri mempertanyakan transparansi dan urgensi penggunaan anggaran untuk rapat di lokasi tersebut.
“Orang Jakarta pasti paham, ini hotel mahalnya kayak apa," ujar Bivitri dikutip pada Minggu (16/3/2025).
Rapat yang dilaksanakan di sebuah hotel ternama itu menimbulkan tanda tanya besar mengenai alasan pemilihan lokasi dan penggunaan anggaran.
"Gunanya ada gedung DPR apa? Ini anggaran siapa yang dipakai? Menhan? TNI? DPR?," cetusnya.
Bivitri mempertanyakan urgensi dan transparansi proses rapat tersebut. Ia menilai, sebagai lembaga publik, DPR seharusnya lebih terbuka dan memprioritaskan efisiensi anggaran, terutama dalam membahas isu-isu penting seperti RUU TNI.
"Katanya efisiensi? Dan kenapa buru-buru sampai harus banget di hotel? Urgensinya apa? Kenapa tidak terbuka?," tandasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
