9 hours ago
4
Faizal Assegaf
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti wacana Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memungkinkan militer mengisi jabatan sipil di sejumlah kementerian.
Ia mempertanyakan sikap Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hal ini.
"Demokrat dan SBY dukung atau #TolakRUUTNI?," ujar Faizal di X @faizalassegaf (16/3/2025).
Dikatakan Faizal, jika menolak, mestinya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan politisi Demokrat keluar dari kabinet.
"Agar tidak terkesan lempar batu sembunyi tangan," cetusnya.
Faizal juga mengkritik sikap elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang agresif menyerang Kepolisian dengan julukan “Parcok” (Partai Coklat) dan memposisikan Jokowi sebagai penjahat utama.
"Di sisi lain, elite PDIP agresif menyerang Polri melalui julukan Parcok (Partai Coklat). Memposisikan Mulyono sebagai penjahat utama," tukasnya.
Namun, ia menilai ironis bahwa Ketua DPR Puan Maharani justru semakin dekat dengan Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi.
"Tapi ironinya, Puan justru kian mesra dengan Jokowi," Faizal menuturkan.
Faizal menilai fenomena ini mencerminkan kelicikan elite penguasa yang saling merampok, menipu, dan rakus.
"Fenomena kelicikan elite penguasa. Saling merampok, tipu-tipu dan rakus," tandasnya.
Akibatnya, rakyat kecil, prajurit, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di level bawah menjadi korban.
"Hasilnya rakyat kecil, prajurit dan ASN di level bawah menjadi korban," kuncinya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
