Sebut Aksi KontraS Ilegal dan Anarkis, Deddy Corbuzier Terancam Diboikot

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier menjadi sorotan. Setelah pernyataannya yang membela revisi Undang-Undang (UU) TNI.

Sejumlah netizen mencecarnya dengan komentar tak sedap. Ada yang menyerukan cancel culture.

“Bisa kali orang ini dicancel culture,” kata seorang warganet.

Netizen juga mempersoalkan pernyataannya yang menyebut aksi interupsi yang dilakukan aktivis saat rapat Panja Komisi I DPR RI membahas revisi UU TNI ilegal.

“Kritik dibilang tindakan ilegal,” kata warganet lainnya.

Ada pula yang menyebut Deddy sebagai seorang pendengung. Terus menjilati penguasa.

“Jilat terus,” kata warganet.

“Jilat terus, makin naik tuh jabatan,” ujar warganet lainnya.

Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc Kemhan membuat video seperti yang sudah viral sebelumnya. Dengan gestur wajah miring, berkacamata gelap dan dagu lancip yang ditonjolkan, Deddy Corbuzier dalam video tersebut merespons upaya KontraS yang masuk ke Hotel Fairmont Jakarta saat anggota DPR sedang rapat membahas revisi UU TNI.
 
Sebelumnya, Deddy Corbuzier dalam video yang hingga berita ini dibuat, telah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial lainnya seperti di X dan telah ditonton ribuan kali menyebutkan kalau aksi KontraS adalah ilegal dan melanggar hukum lantaran menerobos masuk dan berteriak-teriak saat rapat yang disebut merupakan amanat konstitusi itu berlangsung.
 
"Hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik. Atau masukan yang membangun tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam proses demokrasi," kata Deddy Corbuzier dalam videonya.
 
Deddy Corbuzier dalam video tersebut juga terkesan membela revisi UU TNI dan mengesampingkan substansi rapat yang jelas-jelas memberikan jalan bagi kembalinya Dwifungsi TNI seperti saat Orde Baru lalu 
 
"Tapi gini, aku mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin, itu adalah resmi dan konstitusional. Dan tidak lagi membahas hal-hal seperti Dwifungsi TNI. Bahkan bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah menegaskan berkali-kali bahwa Dwifungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin, juga dihadiri oleh fraksi DPR dengan lengkap, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil, adalah suara rakyat," lanjut Deddy Corbuzier.
 
Dia juga menyebut lagi kalau rapat tersebut diganggu oleh orang-orang tidak dikenal dan bukan merupakan bentuk kritik, tapi mengarah pada kekerasan dan tindakan ilegal.
 
"Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat secara konstitusional dan resmi yang mengarah pada kekerasan, bukanlah sebuah kritik membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang.
Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar. Kritik, debat, dialog bahkan nyinyiran tapi kami tidak berharap dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif. Jadi mari kita semua menghormati jalannya proses demokrasi. Dan percayalah bahwa Kementerian Pertahanan, akan selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI," tandasnya.
(Arya/Fajar)