Lemahnya Tata Kelola BUMN, Hardjuno Prediksi Danantara Berisiko Lebih Buruk dari BLBI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Skandal dugaan korupsi di PT Pertamina Persero yang mencapai Rp 968,5 triliun semakin menegaskan lemahnya tata kelola keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, menurut pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho, ancaman yang lebih besar justru mengintai dari pengelolaan aset raksasa di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Ia menilai, potensi korupsi di lembaga tersebut bisa melampaui berbagai skandal keuangan sebelumnya, termasuk kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi BLBI yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

"Kata kuncinya adalah kelemahan dalam tata kelola aset negara. Ini bisa menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar. Preseden korupsi di pemerintahan dan BUMN sulit membuat kita percaya begitu saja pada Danantara," ujar Hardjuno di Jakarta, Jumat (28/2).

Ia menyoroti bahwa skandal BLBI dan obligasi rekapitalisasi masih menyisakan banyak tanda tanya terkait pemulihan aset negara. Sementara itu, kasus-kasus korupsi besar lainnya di BUMN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang berulang.

Misalnya, dugaan korupsi dalam tata niaga timah di PT Timah yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun, penyerebotan lahan ilegal oleh PT Duta Palma Group yang menyebabkan kerugian Rp 78 triliun, serta proyek kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang menelan Rp 37,8 triliun.

Tak hanya itu, skandal korupsi dana pensiun militer di PT Asabri mengakibatkan negara kehilangan Rp 22,7 triliun, sementara investasi bodong di PT Jiwasraya merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun. Kasus ekspor minyak sawit mentah pun menyebabkan kerugian sebesar Rp 12 triliun.