8 hours ago
4
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi memberi komentar terkait Revisi Undang-undang Tentara Negara Indonesia (RUU TNI).
Melalui cuitan diakun X pribadinya, Hasan Nasbi menjabarkan terkait pemahaman dan referensi dwifungsi.
Menurutnya sampai 71 persen atau 200 juta rakyat tidak memiliki pemahaman soal dwifungsi.
“Coba lihat demografi Indonesia, sekitar 71% (200 juta) rakyat tidak punya pengalaman dan referensi soal apa itu dwifungsi,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2025).
Lanjut, ia menambahkan bahkan TNI yang ada saat ini tidak punya pengalaman soal dwifungsi ini.
“Bahkan di TNI sekalipun, sebagian besar prajurit juga tidak punya pengalaman soal apa itu dwifungsi,” tuturnya.
Terkait RUU TNI yang saat ini ramai menjadi pembahasan, Hasan menegaskan itu hanya masa lalu.
Dan untuk saat ini, ia menegaskan saatnya masyarakat untuk menatap ke depan.
“Dwifungsi itu masa lalu. Sekarang kita mau menatap masa depan,” terangnya.
Diketahui, terdapat tiga tiga poin penting dalam UU TNI yang akan mengalami perubahan. Diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penugasan prajurit militer di jabatan sipil.
Berhembus kabar bahwa beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran, atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025.
(Erfyansyah/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
