3 hours ago
8
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), kekuatan dominan dalam militer Iran, mengendalikan program rudal dan drone serta memimpin aktivitas regional utama. (NurPhoto via Getty Images)
FAJAR.CO.ID, TEHERAN – Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru yang semakin kompleks setelah otoritas tertinggi Iran secara resmi menunjukkan sikap skeptis terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Washington.
Mengusung posisi tawar yang agresif, Teheran menegaskan tidak memiliki rencana untuk menggelar pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat (AS). Sebagai gantinya, Iran justru melayangkan "kontra-proposal" yang berisi lima syarat mutlak yang harus dipenuhi jika Gedung Putih benar-benar menginginkan penghentian konfrontasi bersenjata di kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengonfirmasi bahwa meskipun ada pertukaran pesan, hal tersebut dilakukan melalui perantara dan bukan merupakan bentuk pengakuan terhadap legitimasi negosiasi dengan AS.
"Pertukaran pesan melalui mediator tidak berarti negosiasi dengan AS," tegas Araghchi sebagaimana dikutip dari Reuters pada Kamis (26/3/2026).
Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan diplomatik bagi pemerintahan Donald Trump yang belakangan gencar mendorong narasi jalur pembicaraan tidak langsung.
Analisis terhadap penolakan ini mengungkap bahwa Iran sedang menjalankan strategi "stabilitas melalui syarat berat".
Melalui stasiun televisi pemerintah Press TV, seorang pejabat senior politik-keamanan mengungkapkan bahwa Teheran telah menyiapkan lima poin krusial sebagai syarat penghentian perang.
Poin yang paling memicu perdebatan panas adalah tuntutan kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz. Jalur ini merupakan urat nadi perdagangan energi dunia, di mana hampir sepertiga pengiriman minyak mentah global melintas setiap harinya.
