6 hours ago
4
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Democratic Justice Reform, Bhatara Ibnu Reza menyoroti respons Kejaksaan Agung, terkait laporan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terlapor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Febrie Adriansyah.
Bhatara menilai, respons Kejagung atas laporan tersebut dinilai tak bijak dan tak patut. Pasalnya, ada kalimat yang dilontarkan yang semestinya tidak perlu.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar merespons laporan dugaan korupsi dengan terlapor Febrie Adriansyah.
Bhatara yang juga eks Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) kepada awak media pada Jumat (14/3) menegaskan, respons yang disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung terlalu arogan.
Dia menyebut, keterangan Harli menunjukkan sikap defensif dari kejaksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK.
Saat diwawancarai oleh awak media Harli sempat menyampaikan bahwa satu orang insan Adhyaksa diperlakukan tidak adil sama saja dengan seluruh institusi kejaksaan.
Menurut Bhatara, Korps Adhyaksa tidak sepatutnya menyampaikan keterangan seperti itu. Sebab, KPK sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk memproses setiap laporan yang masuk.
"Pernyataan itu seakan-akan menolak untuk bekerja sama dengan penegak hukum yang memang seyogyanya juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Bhatara, Jumat (14/3).
Lebih dari itu, Bhatara menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang bertekad kuat untuk memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Meski laporan masyarakat terhadap Jampidsus ke KPK tampak berunsur politis, dia menyampaikan bahwa kejaksaan sebagai institusi harus tetap menunjukkan sikap dan itikad baik dalam mendukung berjalannya proses hukum.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
