Revisi UU TNI Akan Disahkan 20 Maret, Seluruh Fraksi Sepakat Termasuk PDIP

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR kembali menggelar rapat kerja (Raker) pembicaraan tingkat I revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). 

Hasilnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati  RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. 

“Saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” kata Ketua Komisi I Utut Adianto

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat

Dalam persetujuan tersebut, anggota fraksi PDIP, TB Hasanuddin, memberikan sejumlah catatan. Dia berharap RUU ini membangun kerjaan yang solid antara TNI dan komponen lainnya.

“RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI diharapkan dapat membangun kerja sama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintah, memperkuat kedudukan TNI dalam bertugas,” ungkap TB Hasanuddin.

Pengesahan revisi UU TNI akan dilakukan pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

“Akan disahkan Kamis, naskah setelah paripurna,” tutur Bambang dikutip Tempo.

Diketahui, dalam RUU itu, perwira TNI aktif dapat menjabat di 16 kementerian/lembaga (K/L) diantari Koor Bid Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, Sandi Negara, Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).