Presiden Prabowo Instruksikan Penganggaran Sekolah Rakyat, Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengalokasikan anggaran bagi program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandatangani pada 27 Maret 2025 dan berlaku hingga 31 Desember 2029.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu dari sejumlah strategi nasional yang difokuskan pada pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.

Sebanyak 45 pimpinan kementerian, lembaga, dan kepala daerah diwajibkan melaksanakan langkah-langkah strategis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui Diktum Keempat Inpres tersebut, Presiden secara khusus menugaskan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran dan skema pendanaan terintegrasi, termasuk untuk program Sekolah Rakyat.

Dana program akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, APBDes, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat.

Dalam konferensi pers “APBN Kita” pada Minggu (13/4/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.

Efisiensi ini akan diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden, seperti Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, jaringan energi, dan ketahanan pangan.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi anggaran pendidikan di APBN 2025. Pemerintah pusat juga akan mendukung ketersediaan tenaga pendidik dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah.