1 day ago
12
Bahlil
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari, angkat bicara soal langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menangani kisruh pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyebut Bahlil sebagai sosok menteri yang sigap dan tegas menindak pelanggaran.
"Pencabutan IUP empat perusahaan tambang nikel adalah bukti ketegasan. Yang salah harus diberi sanksi. Langkah ini layak diapresiasi," ujar Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/6).
Empat perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh Bahlil adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Menurut Akbar, tindakan tersebut selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang digagas dalam Astacita oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Perlu dicatat, izin-izin itu terbit sebelum Bahlil menjabat. Tapi ketika ditemukan pelanggaran, beliau langsung bertindak. Ini contoh pemimpin sigap dan berani," ucapnya.
Sementara itu, terkait PT Gag Nikel, Akbar menilai keputusan untuk tidak mencabut izin sudah sangat tepat. Pasalnya, setelah dievaluasi, perusahaan itu tidak melanggar aturan dan sudah mengantongi dokumen AMDAL.
"PT Gag Nikel adalah aset negara. Kalau sudah sesuai regulasi, kenapa harus dipermasalahkan?" katanya.
Ia pun menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari Kementerian ESDM agar operasional tambang tidak merusak ekosistem alam Raja Ampat.
Di sisi lain, Akbar juga meminta masyarakat cermat menyikapi informasi visual yang beredar di media sosial, khususnya terkait Pulau Gag dan Pulau Piaynemo.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
