
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengkritisi rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengadakan retreat bagi kepala daerah pada tahun 2026. Kritik tersebut ia sampaikan melalui unggahan di Instagram Story miliknya.
"Ya ampun. Benar-benar ini militerismenya nggak ketolong, ketidakpedulian pada warga yang kesusahan makin gila,"tulis Bivitri.
Rencana retreat kepala daerah ini sebelumnya disebut sebagai bagian dari upaya koordinasi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah.
Namun, Bivitri menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan militeristik yang semakin menguat dalam pemerintahan Prabowo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar retret kepala daerah diadakan kembali pada tahun 2026.
Tujuan utama dari retret ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan pada retret sebelumnya, memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak hanya memberikan janji tanpa realisasi.
Retret tersebut direncanakan berlangsung antara akhir 2026 atau awal 2027, dengan kemungkinan hanya diikuti oleh kepala daerah tanpa wakilnya.
Lokasi yang dipertimbangkan adalah Akademi Militer (Akmil) Magelang, mengingat kenyamanan dan fasilitas yang memadai selama retret sebelumnya.
Selain itu, muncul wacana untuk menjadikan retret kepala daerah sebagai agenda tahunan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung gagasan ini, menilai bahwa retret tahunan dapat mendorong kemajuan pembangunan dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: