Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Penertiban Tambang Ilegal di Morowali, Said Didu: Ditunggu Gebrakan di Maluku, Papua, dan Kalimantan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu merespons upaya pemerintah dalam memberantas tambang ilegal yang kini marak di sejumlah wilayah.

Said Didu mengapresiasi langkah yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), untuk menertibkan oknum yang merampas kekayaan alam secara ilegal di Indonesia.

Dia menilai, langkah yang dilakukan pemerintah seperti menertibkan tambang timah di Bangka Belitung hingga tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah sebagai keputusan yang sangat tepat.

"Langkah bagus - setelah timah di Bangka Belitung, mulai masuk ke “sarang” permainan para beking tambang di Sulawesi," tandas Said Didu, Rabu (5/11).

Tokoh asal Sulawesi Selatan itu berharap, penertiban tambang ilegal yang dilakukan pengusaha nakal hingga aparat yang melakukan backing, terus ditindak dan tidak berhenti sekadar penertiban.

Bahkan kata Said Didu, penertibang tambang ilegal itu tidak hanya dilakukan di Bangka Belitung dan Pulau Sulawesi tapi harus dilakukan pada setiap daerah yang di dalamnya terjadi praktik penambangan ilega.

"Ditunggu gebrakan di Maluku, Papua, dan Kalimantan," tandas Said Didu.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertibkan tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (4/11).

Penertiban tambang ilegal itu bahkan dipimpin langsung Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam kegiatan itu, Menhan Sjafrie datang bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin.
Menurut Sjafrie, langkah tegas tersebut merupakan pelaksanaan tugas secara tegas.