Prabowo, Soegiono, dan Pigai: Arsitek Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB

Oleh: Hafid Abbas,Komisioner dan Ketua ke-8 Komnas HAM RI (2012–2017)

FAJAR.CO.ID — Presiden Forum Lembaga HAM Asia Tenggara (SEANEF) (2014–2015)Di tengah dunia yang kian ditandai oleh ketegangan geopolitik, konflik bersenjata yang berlarut-larut, serta meningkatnya kebutuhan akan solidaritas kemanusiaan global, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk tahun 2026 memiliki makna yang melampaui capaian diplomatik formal. Kepemimpinan ini mencerminkan proses panjang yang dirancang secara sadar, dijalankan secara konsisten, dan dikelola secara strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan peran penting Menteri Luar Negeri Soegiono serta upaya diplomasi internasional yang intensif oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Pada 24 Desember 2025, Kelompok Asia-Pasifik secara resmi menetapkan Indonesia sebagai Presiden UNHRC untuk masa sidang 2026. Pengesahan formal telah berlangsung dalam pertemuan organisasi Dewan pada 8 Januari 2026. Keputusan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan puncak dari diplomasi yang terkoordinasi dengan baik. Di bawah kepemimpinan Menteri Soegiono, Kementerian Luar Negeri telah berhasil menyelaraskan arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan agenda multilateral hak asasi manusia, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai mitra global yang kredibel, imparsial, dan konstruktif.

Kontribusi yang tak kalah menentukan datang dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Menjelang pemilihan, Pigai melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai negara lintas kawasan, membangun komunikasi langsung dengan pemerintah, diplomat, serta pemangku kepentingan hak asasi manusia. Diplomasi personal ini menekankan konsistensi demokrasi Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia, serta komitmen Indonesia untuk memimpin Dewan secara inklusif, transparan, dan tidak terjebak dalam politisasi. Dukungan luas yang berhasil dihimpun menunjukkan efektivitas pendekatan tersebut dalam mengonsolidasikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.