Penggusuran? BUKAN. Ini Penertiban

Oleh: Mustamin Raga, Pengamat Sosial-Politik

Segalanya bermula dari sesuatu yang terlalu lama kita anggap biasa. Puluhan tahun Makassar hidup berdampingan dengan pemandangan yang pelan-pelan sudah dinormalisasi: bangunan berdiri di atas saluran drainase, trotoar berubah menjadi kios, jalan menyempit tanpa pernah diminta izinnya oleh siapa pun kecuali pembiaran dan kebiasaan. Kota tetap bergerak, ekonomi tetap berdenyut, dan kita belajar menerima ketidaktertiban sebagai bagian dari keseharian.

Awalnya hanya satu lapak. Lalu dua. Lalu sepuluh.
Lalu kita berhenti menghitungnya karena sudah terlalu banyak.
Di titik inilah logika paling licin bekerja. Karena sudah lama terjadi dan sudah banyak, maka hal itu kemudian dianggap wajar. Karena sudah puluhan tahun berdiri, maka terasa memiliki hak untuk tetap berdiri. Waktu dijadikan legitimasi.
Padahal waktu tidak pernah mengubah status hukum sesuatu.
Yang ilegal tetap akan ilegal meski ia telah berdiri kokoh menua bersama kota.

Namun pembiaran selalu punya akar yang dalam: ketakutan pada popularitas. Banyak pemimpin daerah tahu persoalan ini, tetapi memilih menunggu. Menunda. Mengompromikan. Mereka memahami risikonya. Menertibkan berarti siap tidak disukai, siap diprotes, siap dituduh tidak berpihak pada rakyat kecil. Dan Makassar telah lama berdiri di persimpangan itu.
Sampai akhirnya seseorang memutuskan berhenti berhitung terlalu lama.

Ketika Walikota Makassar, Munafri Arifuddin—Appi—memulai penertiban bangunan ilegal, publik tidak langsung bersorak. Reaksi pertama justru skeptis. Banyak yang menunggu kapan langkah ini melambat. Kapan ia berhenti. Kapan ia berubah menjadi kompromi.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Langkah itu bergerak tanpa ragu.
Tanpa jeda. Tanpa tanda-tanda ketakutan.
Appi mengambil keputusan yang sangat sadar risikonya: mempertaruhkan popularitasnya. Ia tahu akan ada protes. Ia tahu simpati publik bisa saja terbelah. Tetapi ia juga tahu satu hal yang lebih besar: kota tidak bisa terus disandera oleh rasa takut pemimpinnya sendiri.

Di banyak daerah lain, persoalan seperti ini dibiarkan menua. Bukan karena tidak tahu solusinya, tetapi karena takut pada kerugian elektoral. Appi memilih jalan berbeda: mengambil risiko hari ini agar kota tidak terus membayar harga yang jauh lebih mahal di hari esok.
Keputusan itu bukan keputusan teknis semata. Ia adalah keputusan moral. Karena pada akhirnya, pemimpin kota tidak hanya bertanggung jawab pada suara hari ini, tetapi juga pada wajah kota puluhan tahun ke depan.

Penertibanpun dimulai.

Bangunan di atas drainase dibongkar. Trotoar yang lama hilang perlahan muncul kembali. Ruang kota yang selama ini dicicil pelan-pelan mulai dikembalikan kepada pemilik aslinya yakni publik.

Narasi lama tentu muncul: rakyat kecil, ekonomi grassroot, keberpihakan. Ini adalah bab klasik yang ditulis setiap kali penertiban dilakukan—sebuah false dilemma dalam ilmu Logical Fallacy yang memaksa kita memilih antara empati dan ketertiban. Padahal kota yang tertib justru akan membuka keadilan yang lebih luas bagi seluruh warganya.