8 hours ago
8
Politisi Demokrat, Didik Mukrianto
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah RI diminta mempertahankan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Meski mendapat kritik dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
“Menanggapi kritik Amerika Serikat terhadap QRIS & GPN yang dianggap menghambat perdagangan luar negeri, khususnya di sektor digital & elektronik,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (26/4/2025).
“Perlu dipertimbangkan bahwa Indonesia harus tetap teguh mempertahankan QRIS & GPN sebagai pilar kedaulatan digital, sambil terus membuka dialog terbatas dengan AS tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional,” tambahnya.
Ketua Umum Karang Taruna Nasional itu mengatakan, berdasarkan prinsip kedaulatan ekonomi, efisiensi sistem pembayaran, dan dinamika perdagangan global. Ada beberapa hal strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia.
“Mempertahankan Kedaulatan Digital & Tetap Memprioritaskan Kepentingan Nasional. QRIS & GPN ada pilar kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.
Hal itu, kata dia, dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing seperti Visa & Mastercard yang mendominasi 90% transaksi kartu sebelum GPN diluncurkan.
“Sistem ini juga melindungi data finansial Indonesia dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan o/ entitas asing di tengah maraknya #cybercrime,” imbuhnya.
“QRIS & GPN bukanlah proteksionisme, melainkan langkah untuk memastikan efisiensi, inklusi keuangan, & keamanan data,” sambungnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
