Dikritik Ma’ruf Amin, Dedi Mulyadi: Apa yang Saya Lakukan demi Kepentingan Umat

FAJAR.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berjanji melakukan evaluasi terhadap alokasi bantuan dana hibah untuk pesantren yang dialokasikan melalui APBD Jawa Barat.

Dedi Mulyadi ingin agar dana hibah untuk pesantren di Provinsi Jawa Barat bisa merata ke semua daerah di provinsi yang dipimpinnya itu. Dia tidak ingin, dana hibah pesantren hanya terfokus pada pesantren yang ada di kota atau kabupaten tertentu seperti Garut atau Kabupaten Tasikmalaya.

Terkait dana hibah pesantren yang dipersepsikan dihapus dalam APBD termasuk dari kritik mantan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat menghapus alokasi dana hibah untuk pesantren.

Kendati begitu, Dedi Mulyadi menghargai kritik yang dilontarkan Ma'ruf Amin soal hibah untuk pesantren dalam APBD Jabar Perubahan 2025.

"Saya ucapkan terima kasih buat Pak Kiai yang telah mengoreksi saya, tetapi yakinlah apa yang saya lakukan demi kepentingan umat," kata Demul, Senin (18/8).

Demul pun menjelaskan bahwa tidak ada penghapusan untuk hibah pesantren pada perubahan APBD 2025. Hanya saja, akan dilakukan evaluasi agar distribusinya tepat sasaran.

“Jadi pemerintah provinsi bukan menghilangkan bantuan hibah pesantren, tetapi menunggu untuk dilakukan evaluasi. Agar nanti distribusinya tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya," jelasnya.

Dengan begitu, Demul berharap distribusi hibah untuk pesantren nantinya dapat lebih merata, tidak hanya di segelintir wilayah di Jawa Barat saja.

Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan penataan pada tahun 2026. "Artinya tidak menumpuk pada 2 kabupaten saja. Garut dan Kabupaten Tasik. Ya, nanti 2026 akan mulai kami tata," tuturnya. (fajar)