P2G Skakmat Wamenhaj Dahnil soal Dana MBG Bukan dari Anggaran Pendidikan, Paparkan Data-datanya

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simandjuntak terkait dana Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dari anggaran pendidikan terus menuai sorotan. Salah satunya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G),

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri membeberkan datanya. Mulai dari tahun 2024.

“Tahun 2024, anggaran pendidikan Rp655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar Rp346 triliun rupiah, atau 52,82 persen,” papar Iman dikutip dari unggahannya di X, Selasa (17/2/2026).

Anggaran tersebut, kata dia naik di tahun 2025.

“Tahun 2025, anggaran pendidikan Rp724 Triliun, transfer ke daerah sekitar Rp347,9 Triliun, atau 48,08 persen,” ucapnya.

Begitu pula di tahun 2026. Anggarannya terus menurun, bahkan lebih drastis. “Tahun 2026, anggaran pendidikan Rp769 Triliun, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya Rp264 triliun rupiah atau 34,33 persen,” ujarnya.

Hal tersebut, berdampak pada penurunan pendanaan pendidikan di 500 lebih Pemerintah Daerah (Pemda). Akibatnya, daerah tersebut tak sanggup meggaji guru.

“Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan,” jelasnya.

Dia membandingkannya dengan gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka diangkat jadi PPPK penuh waktu.

“Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW,” imbuhnya.