Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

Fajar.co.id, Makassar — Muhammadiyah tidak tinggal diam melihat arah demokrasi Indonesia yang kian menjauh dari cita-cita luhur bangsa.

Melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, organisasi ini meluncurkan inisiatif intelektual baru lewat forum Tudang Sipulung bertema “Jalan Tengah Sistem Pemilu Indonesia”, yang akan digelar Sabtu, 25 Oktober 2025, di Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Makassar.

Langkah ini menjadi bentuk ijtihad politik Muhammadiyah — bukan dalam arti praktis, melainkan upaya moral untuk menata ulang sistem politik agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat.

“Pemilu kita makin mahal dan makin pragmatis. Demokrasi kehilangan substansi moralnya. Karena itu, kami ingin mengembalikan politik pada nilai-nilai akal sehat dan akhlak kebangsaan,” tutur Basti Tetteng selaku Ketua LHKP PWM Sulsel.

Ijtihad dari Keprihatinan

Gerakan ini berangkat dari keprihatinan mendalam atas turunnya kualitas demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi nasional terus menurun, sementara praktik politik uang dan polarisasi identitas kian mengakar. Dalam konteks itulah, Muhammadiyah hadir dengan gagasan Moderate List Proportional Representation (MLPR) — sistem pemilu alternatif yang menawarkan keseimbangan antara idealisme dan realitas politik.

Gagasan MLPR sendiri merupakan hasil kajian panjang pasca Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tahun 2022, di mana Muhammadiyah menegaskan perlunya koreksi terhadap sistem politik yang terlalu liberal dan cenderung meminggirkan etika publik.