
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) saat ini tengah membahas pengajuan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh Indonesia.
Dari daftar tersebut, dua nama yang mencuri perhatian publik adalah Presiden kedua RI, Soeharto, yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan oleh Provinsi Jawa Timur.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 18 Maret 2025, menyampaikan bahwa dari 10 nama tersebut, empat di antaranya merupakan usulan baru, sementara enam lainnya telah diajukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menuai reaksi keras dari sebagian masyarakat sipil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi penolakan tersebut dengan menyatakan bahwa semua kritik dan masukan akan menjadi bahan pertimbangan tim penilai.
“Semua kami dengar. Usulan dari masyarakat juga kami ikuti, normatifnya juga kami lalui,” kata Gus Ipul usai acara halalbihalal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Ahad, (20/3/2025), lalu.
Ia menegaskan bahwa proses penilaian akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
“Nah, setelah itu nanti saya akan mendiskusikan, memfinalisasi, kami tanda tangani, langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujar Gus Ipul.
Sebagai informasi, gelar pahlawan nasional merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara Indonesia atas jasa luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan atau kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: