Verrell Bramasta. (Instagram/@bramastavrl)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tingginya pemborosan pangan nasional dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia. Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Verrel Bramasta, menegaskan bahwa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi kunci strategis untuk menekan food loss dan food waste yang selama ini menggerus efektivitas sistem pangan nasional.
Menurut Verrel, persoalan ketahanan pangan tidak lagi bisa dipandang semata dari sisi produksi. Ia menilai peningkatan produksi pangan tanpa manajemen distribusi dan pascapanen yang efisien justru berpotensi memperbesar pemborosan, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi dan ketimpangan akses pangan di masyarakat.
“Kalau bicara inovasi, kita tidak perlu khawatir dari sisi produksi. Yang perlu didiskusikan secara serius adalah food loss dan food waste,” ujar Verrel kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Verrel mengungkapkan bahwa sekitar 31 persen pangan di Indonesia terbuang setiap tahun. Pemborosan tersebut terjadi di berbagai mata rantai, mulai dari proses panen, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi. Ia menilai, lemahnya integrasi sistem logistik dan minimnya pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama tingginya pemborosan pangan di Tanah Air.
Dalam konteks itu, Verrel melihat AI sebagai solusi masa depan dalam tata kelola pangan nasional. Teknologi ini dinilai mampu memprediksi permintaan pasar, menganalisis pola produksi, mendeteksi stok mendekati kedaluwarsa, serta mengatur distribusi secara real time berbasis data.
Pendekatan berbasis data dianggap lebih presisi dibandingkan metode konvensional yang masih mengandalkan estimasi manual dan data yang terfragmentasi. Dengan AI, sistem pangan dapat merespons dinamika permintaan dan pasokan secara cepat, sehingga risiko surplus yang berujung pemborosan dapat ditekan.
“Di London, pemanfaatan AI mampu menurunkan limbah pangan hingga 87 persen. Ini bukti bahwa teknologi bukan sekadar wacana, tapi solusi konkret,” ungkapnya.
Verrel mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem logistik pangan nasional berbasis AI yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia menekankan pentingnya konektivitas data antara petani, distributor, pelaku industri pangan, hingga pasar ritel, agar kebijakan pangan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital ketahanan pangan harus disertai dengan penguatan regulasi, riset, dan infrastruktur digital. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan investasi teknologi yang memadai, pemanfaatan AI berisiko hanya menjadi proyek simbolik tanpa dampak nyata.
Ia juga menyoroti bahwa perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan volatilitas pasar global membuat pendekatan konvensional tidak lagi memadai. Ketahanan pangan modern, kata dia, membutuhkan sistem yang terukur, adaptif, dan berbasis teknologi untuk memastikan distribusi pangan yang adil dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Verrel menilai AI bukan sekadar alat efisiensi ekonomi, tetapi fondasi baru tata kelola pangan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Ia menekankan bahwa menekan pemborosan pangan bukan hanya soal menekan kerugian ekonomi, tetapi juga memastikan hak masyarakat atas akses pangan yang layak.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
















































