7 hours ago
1
Kader PSI, Dedy Nur Palakka
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, kembali berkomentar mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, yang terus bergulir.
Dikatakan Dedy, isu seperti itu semestinya mudah gugur di sistem demokrasi modern karena setiap calon pejabat negara harus melewati proses administrasi yang sangat ketat.
Dedy menjelaskan, dalam negara demokratis, tidak ada ruang bagi proses asal percaya.
Semua calon pejabat, dari tingkat desa hingga presiden, wajib mengajukan dokumen resmi yang telah dilegalisir dan diverifikasi berlapis oleh lembaga negara.
“Di negara demokrasi seperti Indonesia, setiap orang yang ingin terlibat dalam urusan kenegaraan harus melewati prosedur yang panjang, rumit, dan ketat. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada proses asal percaya,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (23/11/2025).
Ia menegaskan, kelengkapan administrasi bukan perkara sepele. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka berkas otomatis ditolak dan pendaftaran digugurkan.
Karena itu, tuduhan liar terkait keaslian dokumen pendidikan, termasuk isu ijazah palsu seharusnya dapat dipatahkan hanya dengan melihat mekanisme formal yang telah ditetapkan negara.
“Ada verifikasi administratif yang ketat. Dokumen dicek lembar demi lembar, legalisir diverifikasi, dan identitas dicocokkan," sebutnya.
"Ada verifikasi faktual, penyelenggara pemilu mencocokkan data langsung ke sekolah, kampus, hingga lembaga penerbit ijazah,” tambahnya.
Selain itu, kata Dedy, demokrasi menyediakan ruang publik yang sangat terbuka.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
