14 hours ago
10
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai kendaraan politik Presiden ke-7 RI Jokowi disebut akan membawa konsekuensi serius bagi peta politik nasional, khususnya bagi partai-partai papan tengah.
Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, mengatakan bahwa dukungan terbuka Jokowi terhadap PSI bukan sekadar simbolik, melainkan langkah politik strategis yang berpotensi menggerus kekuatan elektoral sejumlah partai.
“Dalam jangka pendek, salah satu konsekuensi politik yang akan segera hadir adalah bagaimana PSI akan bekerja secara organik,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (8/2/2026).
Dijelaskan Heru, dukungan Jokowi terhadap PSI secara langsung merepresentasikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi orang nomor dua di Indonesia.
“Dukungan Jokowi ini tentu representasi dari Gibran. Artinya, PSI tidak lagi bisa dipandang sebagai partai kecil,” ucapnya.
Jokowi Jadi Predator bagi Partai Papan Tengah
Heru melihat PSI dengan patron politik Jokowi justru akan berperan sebagai “predator” bagi partai-partai yang berada di papan tengah.
“Korban utamanya adalah PAN, Demokrat, PKB, NasDem, dan PKS. Ini adalah market yang paling mudah diambil, baik di level pengurus maupun pemilih,” tukasnya.
Ia menuturkan bahwa manuver politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan ini tidak lepas dari ancaman tersebut.
Salah satunya dengan mencuatnya isu duet Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan yang dilontarkan Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno.
“Saya kira ini bukan tanpa alasan. PAN sedang berusaha mempertahankan elektoral, baik secara pribadi, institusi, maupun organisasi,” terang dia.
Ia menambahkan, PAN saat ini terus menempel pada kekuasaan dengan membangun narasi sebagai partai yang loyal terhadap Prabowo, bahkan disebut telah tiga kali berturut-turut mendukung Ketua Umum Gerindra itu.
“Inilah legitimasi politik yang dimainkan Zulhas untuk mendorong secara emosional bahwa PAN adalah partai yang setia,” bebernya.
Namun, Heru mengingatkan adanya catatan penting dalam sejarah internal PAN.
PAN Tidak Melirik Prabowo saat Kongres Jelang Pilpres 2024
Ia menyebut, dalam Kongres PAN menjelang Pilpres 2024, nama Prabowo sejatinya tidak tercantum sebagai calon presiden maupun wakil presiden yang diusung PAN.
Selain itu, ia menyinggung langkah PAN yang mencoba memperkuat pengaruhnya dengan memasukkan sejumlah menteri ke dalam struktur DPP.
“Misalnya Menteri KKP, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perhubungan. Ini menunjukkan bagaimana PAN sejak awal membangun kaki kekuasaan untuk kepentingan elektoral,” tandasnya.
Meski demikian, Heru menilai posisi PAN tetap melemah lantaran dominasi Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran terlalu besar.
“Postur kabinet menunjukkan saham Jokowi terlalu banyak. PAN dan Zulhas pada akhirnya hanya menjadi bagian periferal dari kekuasaan itu,” tegasnya.
PAN dan Partai Lain Bisa Kehilangan Pemilih
Situasi tersebut, kata Heru, semakin kompleks ketika Jokowi secara terbuka mendeklarasikan PSI sebagai tempat berlabuh politiknya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
