3 hours ago
4
Bendera China dan Vietnam (AI)
Vietnam mulai melirik model kekuasaan ala China dengan membuka peluang penggabungan jabatan puncak negara dan partai. Langkah ini digadang-gadang mempercepat perang melawan korupsi dan pengambilan keputusan strategis. Namun, di balik janji efisiensi, muncul kekhawatiran lama: apakah Vietnam sedang menuju konsentrasi kekuasaan yang berisiko bagi stabilitas politik dan arah kebijakan luar negerinya?
FAJAR.CO.ID — Langkah Vietnam yang membuka peluang penggabungan jabatan puncak negara dan partai menandai perubahan besar dalam lanskap politiknya. Jika selama ini Hanoi dikenal mempertahankan kepemimpinan kolektif di tubuh Partai Komunis Vietnam (PKV), kini arah angin tampak bergerak menuju model konsolidasi kekuasaan ala China, di mana satu figur memegang kendali politik sekaligus simbol negara.
Model ini mengingatkan dunia pada apa yang telah lebih dulu diterapkan Beijing di bawah Xi Jinping: Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Presiden, dan panglima tertinggi militer berada dalam satu tangan. Di China, sistem tersebut diklaim mampu mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat stabilitas negara. Namun, di saat yang sama, ia juga menuai kritik karena memusatkan kekuasaan secara ekstrem.
Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam menegaskan komitmen partai untuk terus membasmi praktik korupsi di semua lini dan enegaskan bahwa partai akan mendorong reformasi administrasi dan menangani praktik “pemborosan dan sikap negative”.
Tradisi Kekuasaan Vietnam: Kolektif, Bukan Tunggal
Secara historis, Vietnam memang menganut sistem satu partai. Namun berbeda dengan China pasca-Xi Jinping, elite politik Vietnam selama puluhan tahun menjaga keseimbangan internal dengan membagi kekuasaan di antara beberapa posisi kunci.
Sekretaris Jenderal PKV berperan sebagai pemegang otoritas politik tertinggi. Presiden menjalankan fungsi kepala negara dan representasi diplomatik. Perdana Menteri memegang kendali pemerintahan dan ekonomi, sementara Ketua Majelis Nasional menjadi poros legislatif.
Pembagian ini tidak tertulis secara konstitusional sebagai sistem checks and balances ala demokrasi liberal, tetapi efektif menjaga konsensus elite dan mencegah satu figur terlalu dominan. Model ini pula yang menopang stabilitas Vietnam sejak era reformasi ekonomi Doi Moi pada akhir 1980-an.
Namun, meningkatnya tekanan internal—mulai dari kasus korupsi besar hingga tuntutan efisiensi birokrasi—mendorong munculnya gagasan bahwa struktur kolektif dianggap terlalu lamban dan kompromistis.
Mengapa Jabatan Ganda Kini Dipertimbangkan
Dorongan utama menuju jabatan ganda datang dari dua faktor. Pertama, agenda perang melawan korupsi. Seperti di China, kampanye antikorupsi di Vietnam telah menjerat banyak pejabat tinggi, menteri, hingga elite partai. Konsolidasi kekuasaan dipandang sebagai cara mempercepat pembersihan internal tanpa tersandera konflik faksi.
Kedua, kebutuhan akan kepemimpinan kuat di tengah ketidakpastian global. Perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta ketegangan di Laut China Selatan menuntut keputusan cepat dan terkoordinasi. Bagi sebagian elite Vietnam, model China terlihat lebih efisien dalam menghadapi tantangan tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
