Hamas Tolak Resolusi Dewan Keamanan PBB, Tuding Tak Memenuhi Hak-hak Rakyat Palestina

FAJAR.CO.ID, GAZA -- Menyusul adopsi resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Gaza, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengeluarkan pernyataan yang menolak keputusan tersebut. Hamas menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak memenuhi tuntutan dan hak-hak inti rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut bertujuan untuk mengerahkan pasukan asing sementara guna mengawasi keamanan, mendukung rekonstruksi, dan menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Draf tersebut menyerukan agar pasukan tersebut beroperasi untuk periode awal dua tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tergantung pada perkembangan di lapangan.

Presiden AS, Donald Trump memuji adopsi resolusi tersebut, menyebut pemungutan suara tersebut sebagai pencapaian bersejarah dan mengukuhkan perannya sebagai kepala Dewan Perdamaian yang baru dibentuk untuk wilayah Palestina.

Hamas mengatakan resolusi tersebut tidak memenuhi tuntutan dan hak-hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, melainkan memaksakan mekanisme untuk mencapai tujuan pendudukan, yang gagal dicapai melalui perang pemusnahan selama dua tahun terakhir.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa keputusan tersebut memperkenalkan perwalian internasional atas Gaza, yang ditolak mentah-mentah oleh rakyat Palestina dan faksi-faksi politik mereka.

Hamas memperingatkan bahwa resolusi tersebut bertujuan untuk mengisolasi Jalur Gaza dari wilayah Palestina yang diduduki, dan memaksakan realitas baru yang merusak keteguhan dan hak-hak nasional Palestina.

Hamas menegaskan bahwa upaya tersebut merampas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Upaya pelucutan senjata ditolak karena dianggap sebagai campur tangan dalam urusan nasional