2 hours ago
1
Ilustrasi demo guru.
Fajar.co.id, Jakarta -- Seorang guru honorer menggugat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Mahkamah Konstitusi.
Reza Sudrajat, yang juga anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Karawang, menilai program itu jadi penyebab utama gaji guru PPPK Paruh Waktu terpangkas jauh.
Bahkan, gaji para guru PPPK Paruh Waktu disebut lebih rendah dari honorer biasa. Gugatan ini pun sudah memasuki tahap persidangan awal.
Anggaran Pendidikan 769 Triliun, Tapi Hanya 11,9% yang "Murni"?
Inti gugatan Reza terletak pada UU APBN 2026. Ia mengajukan uji materiil terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah. Pokok persoalannya sederhana tapi pelik: dari anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun, ternyata Rp 268 triliun dialokasikan untuk MBG. Menurut kalkulasi P2G, realisasi anggaran murni untuk pendidikan jadi tidak sampai 20% seperti yang diamanatkan konstitusi.
"Menurut kami, kewajiban pemerintah untuk anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagai mandatory spending berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, ternyata realitanya dalam APBN 2026 hanya mencapai 11,9 persen saja," tegas Reza, Jumat (13/2/2026).
Ia merinci, penjelasan dalam UU itu menyebut MBG sebagai bagian dari "pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan". Padahal, menurutnya, ini jelas-jelas salah kaprah.
MBG seharusnya masuk ranah bantuan sosial atau kesehatan, bukan fungsi pendidikan. Memaksakannya masuk ke situ dianggap sebagai upaya penyelundupan hukum sekadar untuk memenuhi angka 20% tanpa menyentuh substansi pendidikan yang sesungguhnya.
Prioritas Logistik vs Nasib Guru: Sebuah Ketimpangan yang Nyata
Di sisi lain, ketidakadilan yang paling terasa justru menimpa para pengajar. Reza menyoroti sebuah paradoks: pemerintah dinilai lebih memprioritaskan logistik pangan, sementara kesejahteraan guru—subjek utama pendidikan—terabaikan. Banyak yang digaji jauh di bawah Upah Minimum. Hal ini dinilai melanggar hak konstitusional mereka untuk memperoleh penghasilan layak.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
