
Oleh: Dr. Rahman Syamsuddin (Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)
FAJAR.CO.ID — Kampus sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kampus di Indonesia telah mengalami tekanan anggaran yang signifikan akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Hal ini juga memuncak dengan lahirnya inpres nomor 1 tahun 2025.
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan di kampus. adapun beberapa alasan mengapa kampus tidak boleh efisiensi anggaran oleh pemerintah:
- Mengurangi kualitas pendidikan. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan pengurangan biaya operasional, yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan.
Kampus tidak dapat membeli peralatan dan teknologi yang memadai, sehingga dapat menghambat proses belajar mengajar.
- Mengurangi kemampuan riset. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan pengurangan dana riset, yang dapat berdampak pada kemampuan kampus dalam melakukan penelitian dan pengembangan.
Hal ini dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengurangi kemampuan mahasiswa. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan pengurangan biaya operasional, yang dapat berdampak pada kemampuan mahasiswa dalam mengakses fasilitas dan sumber daya yang memadai.
Hal ini dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan akademik dan karir.
- Mengurangi kemampuan kampus dalam menghadapi tantangan global. Efisiensi anggaran dapat menyebabkan kampus tidak dapat menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan perkembangan teknologi.
Hal ini dapat menghambat kemampuan kampus dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
- Sebagaimana mandatory spending pendidikan yang diamanatkan konstitusi Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini sesungguhnya pengkhinatan konstitusi kita.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan kampus, pemerintah sebaiknya tidak melakukan efisiensi anggaran pada bidang pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Negeri.
Sebaliknya, pemerintah sebaiknya meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi, sehingga kampus dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan global menuju indonesia emas katanya.
(Muhsin/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: