5 hours ago
2
Said Didu
FAJAR.CO.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggapnya berisiko dan tidak berlandaskan prinsip bernegara yang kuat. Kritik ini muncul menyusul keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace (BoP) bersama Amerika Serikat dan Israel serta penandatanganan perjanjian tarif dengan AS yang dinilai janggal.
"Bodoh, meninggalkan prinsip bernegara, atau nasib?" kata Said Didu dalam pernyataannya yang mengundang perhatian publik luas. Pernyataan tersebut menjadi inti dari kritiknya terhadap dua keputusan besar pemerintah yang menurutnya diambil tanpa analisis yang matang.
Sorotan terhadap Bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace
Said Didu menyoroti keputusan Indonesia bergabung dengan BoP yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, dua negara dengan posisi geopolitik yang sangat sensitif. Ia menegaskan bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan diplomatik yang kompleks bagi Indonesia.
"Sepuluh hari setelah peresmian BoP, perang AS + Israel dan 'teman baru' justru kalah. Kita tertunduk malu di pojokan sambil meratapi nasib karena ditinggal negara sahabat selama ini," jelasnya, menggambarkan situasi yang memalukan dan penuh risiko bagi posisi Indonesia di panggung internasional.
Kritik Terhadap Perjanjian Tarif dengan Amerika Serikat
Selain itu, Said Didu juga mengkritik penandatanganan Agreement Reciprocal on Tariff (ART) dengan Amerika Serikat yang dilakukan bersamaan dengan pembatalan aturan tarif oleh Mahkamah Agung AS. Ia menilai pemerintah kurang mempertimbangkan dinamika hukum dan politik di AS sehingga posisi Indonesia dalam perdagangan internasional bisa menjadi kurang menguntungkan.
