Reaksi Puan Maharani Soal 17 Oktober Hari Kebudayaan Nasional Bertepatan dengan Hari Lahir Presiden Prabowo

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik penetapan Hari Kebudayaan Nasional tengah menjadi pro kontra di ranah publik. Aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Tanggal ini juga merupakan hari lahir Prabowo Subianto.

Sebagian kalangan menilai kurang inklusif dan tidak mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Beberapa pihak menyayangkan jika penetapan tersebut hanya berfokus pada satu tradisi atau kelompok tertentu tanpa melalui proses dialog yang menyeluruh.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh dijadikan simbol yang bersifat eksklusif.

“Dan terkait dengan Hari Kebudayaan, kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Puan menekankan bahwa kebudayaan merupakan cerminan kehidupan bangsa yang melintasi generasi, zaman, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan terkait penetapan hari kebudayaan tidak boleh dibuat tanpa landasan yang kuat dan melibatkan partisipasi publik.

“Karena kebudayaan adalah kehidupan seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai itu bersifat eksklusif, dan ini nggak boleh kemudian tanpa dasar,” tegasnya.