5 hours ago
6
Idrus Marham (Website Partai Golkar)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, merespons kritik publik terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto membangun gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kritik tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya melalui video TikTok akun Anton R, yang menyoroti ketimpangan antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat ibu kota dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video itu, ditampilkan kondisi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Soe dengan atap bocor dan ruang belajar yang dinilai tidak layak.“Anak-anak sekolah di NTT masih belajar di gedung bocor saat hujan. Tapi Presiden justru membangun gedung mewah di Jakarta,” demikian narasi dalam video tersebut.
Idrus: Kritik Sah, Tapi Jangan Salah Membaca Negara
Menanggapi viralnya kritik itu, Idrus Marham menegaskan bahwa kritik publik adalah hal yang sah dan perlu dihargai. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak keliru dalam membaca persoalan pemerintahan.
“Jangan mencampuradukkan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan di lapangan,” tegas Idrus.
Menurutnya, isu kemiskinan, pendidikan, dan stunting sudah menjadi prioritas kebijakan nasional yang ditetapkan langsung oleh Presiden.
Presiden Sudah Tetapkan Arah, Masalah Ada di PelaksanaanIdrus menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan berbagai program strategis, seperti:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Pembangunan dan rehabilitasi sekolah
- Program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting
“Kalau bicara kebijakan, Presiden sudah jelas. Pendidikan prioritas, kemiskinan harus ditangani, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah masuk dalam Asta Cita,” ujar Idrus.
Ia menilai persoalan yang masih muncul di lapangan bukan pada arah kebijakan, melainkan pada pelaksanaan teknis.
“Dalam pemerintahan, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau masih ada sekolah bocor atau distribusi bantuan bermasalah, itu masuk wilayah teknis pelaksanaan,” katanya.
Tanggung Jawab Daerah dan Kementerian Teknis
Idrus menjelaskan bahwa urusan teknis berada di tangan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi, pengawasan, dan kinerja di level pelaksana.
“Jangan semuanya ditarik ke Presiden. Kebijakan sudah ada, sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Gedung MUI Dinilai Strategis, Bukan Mengorbankan Rakyat
Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus menegaskan kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan memiliki fungsi strategis dalam:
- Menjaga stabilitas sosial
- Memperkuat moral bangsaMerawat persatuan nasional
“Gedung lembaga Islam bukan kemewahan, tapi kebutuhan strategis bangsa,” kata Idrus.
Kritik Publik Tetap Penting sebagai Alarm Sosial
Meski demikian, Idrus menilai kritik masyarakat tetap penting sebagai alarm sosial bagi pemerintah. Masukan publik, menurutnya, bisa menjadi bahan evaluasi Presiden untuk menegur dan mengingatkan para pelaksana kebijakan di lapangan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
