PWNU DKI Jakarta Tegaskan Tidak Pernah Menyatakan Danone Aqua Tidak Terafiliasi Israel

8 hours ago 3
Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz atau akrab disapa Gus Mumtaz, Jakarta, Jumat (9/5/2025). ANTARA/HO-PWNU DKI.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menegaskan tidak pernah menyatakan Danone Aqua tidak terafiliasi dengan Israel. 

Penegasan ini merupakan tanggapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta  terkait pemberitaan yang beredar mengenai hasil forum bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta pada Rabu (30/4/2025) di Kantor II PWNU DKI Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan.

Beredar informasi bahwa forum tersebut telah menyatakan produk air minum dalam kemasan AQUA tidak terbukti terafiliasi dengan Israel. Menanggapi hal tersebut, PWNU DKI Jakarta dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"PWNU DKI Jakarta tidak pernah memberikan pernyataan apapun atau komentar apapun terkait dengan Danone Aqua. Dalam organisasi ini ada mekanisme yang ketat terkait peluncuran kebijakan, apalagi hal ini terkait dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan Palestina dan Israel," ungkap Emka Farah Mumtaz (Gus Mumtaz), Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

"Maka jika pun ada pasti harus dilakukan satu mekanisme tersebut, ada pimpinan syuriyah, ada pimpinan Tanfidziyah yang diketahui yang dilakukan berdasarkan peraturan perkumpulan dikumpulkan lalu baru dapat membuat satu pernyataan atau suatu kebijakan,” bebernya.

Gus Mumtaz membeberkan, forum bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta pada Rabu (30/4/2025) hanya sekadar diskusi, dialog, forum akademis yang dilakukan oleh Lembaga. Jika ada pandangan yang berbeda dalam diskusi biasanya adalah hal yang wajar, tetapi jangan dimaknai sebagai satu hasil pandangan atau pegangan yang diluncurkan oleh PWNU," tegas Gus Mumtaz.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Situasi Pemerintah | | | |