Komisi V DPR Pastikan Pemerintah Pusat Tanggung Renovasi Gedung dan Fasum yang Dirusak Massa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi gedung dan fasilitas umum (Fasum) yang rusak imbas terjadinya kericuhan pada aksi unjuk rasa yang terjadi akhir Agustus 2025 lalu tak lepas dari dukungan Komisi V DPR RI.

“Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan, Pak Menteri PU. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset-aset negara terkait dengan demonstrasi kemarin itu ditanggung oleh pemerintah, betul Pak Menteri?” ujar Hamka B Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir pada Senin (8/9/2025).

Mori Hanafi dari Dapil NTB I juga menyampaikan bahwa gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hangus terbakar dan tidak tersisa, sehingga diharapkan dapat masuk prioritas renovasi.

“Sama dengan Pak Hamka bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hangus Pak tanpa sisa. Jadi mohon Bapak bisa memasukan dalam perencanaan itu,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi. Ia meminta agar perbaikan dilakukan secepatnya melalui alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kami seluruh pimpinan dan seluruh anggota setuju ya, supaya ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya untuk dibangun Pak. Secepatnya untuk dibangun, diambil alih oleh pemerintah pusat karena anggarannya di sini,” kata Lasarus.

Ia menambahkan, langkah cepat diperlukan agar pelayanan publik di daerah dapat kembali berjalan normal. “Pak Menteri silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU, dari sumber manapun silakan untuk segera bangun fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan supaya roda pemerintahan di daerah berjalan secara normal kembali,” ujarnya.