Pemprov Sulsel Buka Desk Eefisiensi, Sekda: Tidak Boleh Seluruh OPD SPPD-nya Dipotong

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka desk efisiensi.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menyebut nantinya setiap OPD secara bergilir mendapatkan desk efisiensi.

“Setiap OPD secara bergilir dilakukan desk efisiensi untuk tindaklanjut Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN APBD, Tindak lanjut keputusan Menkeu nomor 29/2025, itu di Bappelitbangda TAPD mengambil tempat,” katanya di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (25/2/2025).

Untuk saat ini, Jufri mengungkap beberapa OPD sudah selesai desk efisiensinya dan kini sudah memasuki tahap penyesuaian.

Jika mengacu dari arahan Kemendagri maka ada pemotongan 50 persen untuk penjalan dinas.

“Beberapa OPD sudah selesai, tinggal menyesuaikan bahwa arahannya Kemendagri 50 persen perjalan dinas dipotong,” sebutnya.

Namun, ia meminta agar tidak semua OPD dipotong SPPD-nya. Alasannya jelas karena beberapa memang perlu untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Tapi kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Setiawan, tidak boleh kita mengambil keputusan seluruh OPD sama semua dipotong SPPD-nya/perjalanan Dinasnya karena ada OPD yang memang langsung ke lapangan untuk mengecek. Contohnya inspektorat,” ujarnya.

“Inspektorat itu mesti turun ke lapangan. Ya kalau pemeriksaan secara tanya jawab, bisa aja, kalau ada orang mau cerai, bisa aja lewat virtual, tapi kalau proyek misalnya meninjau jalan. Bisa juga tapi setengah mati orang bawa kamera, tunjukkan ini pak, ini, ini. Tentu lebih enak kalau datang,” sebutnya.