Pemangkasan Anggaran KND Tuai Kritik, Dinilai Rugikan Penyandang Disabilitas

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemangkasan anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) dari Rp5,6 miliar menjadi Rp500 juta menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Kebijakan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD. Namun, keputusan ini dinilai merugikan penyandang disabilitas karena akan menghambat upaya advokasi dan pemantauan hak-hak mereka.

Komunitas Disabilitas Suarakan Protes
Di media sosial, kritik terhadap pemangkasan ini semakin meluas. Salah satu suara yang paling vokal datang dari Kirana, seorang penyandang disabilitas yang aktif memperjuangkan hak-hak kaum difabel.

Dalam unggahannya di platform X, Kirana menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan ini dan mengajak komunitas disabilitas untuk bersuara.

"Anggaran KND dipotong dari Rp5,6 miliar menjadi Rp500 juta. Bahkan, ini tidak cukup untuk advokasi dasar. Mau sampai kapan disabilitas terus diabaikan?" tulis Kirana, dikutip @kirarance pada Senin (3/3/2025).

Tak hanya itu, Kirana juga menghubungi pihak KND untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

Menurutnya, KND memang membenarkan adanya pemangkasan anggaran, meskipun rincian pasti jumlahnya masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Ketua KND, Dante Rigmalia, saat dikonfirmasi oleh media menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut memang benar adanya. Ia merujuk pada pernyataan Komisioner KND, Kikin Purnawirawan Tarigan, yang sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran untuk program dan kesekretariatan kini hanya tersisa Rp500 juta.