
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu punya saran dengan meminta ke aplikator ojek online (ojol) menghapus biaya layanan dan jasa aplikasi.
Menurutnya, selain tak ada aturannya, tarif tersebut juga memberatkan konsumen.
Dalam penjelasannya, Adian menyebut aplikator telah mengambil banyak keuntungan melalui potongan aplikasi sebesar 15-20 persen dari mitra driver.
Ia juga mengatakan konsumen dengan biaya layanan dan jasa aplikasi yang terhitung besar.
"Ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum, namanya jasa aplikasi dan layanan. Itu sangat besar, bisa Rp 7-11 ribu,”
“Pertanyaannya, apakah DPR mau membiarkan pungutan-pungutan yang tidak punya dasar hukum ini?" Kata Adian saat rapat dengar pendapat, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR RI.
"Jadi kalau kemudian misalnya dari driver dia dapet Rp 10 ribu per orderan, lalu dari konsumen Rp 10 ribu, kita kalikan driver ada 4,2 (juta), berarti mereka (aplikator) dapet paling tidak Rp 92 miliar/hari," tambahnya.
Adian bahkan dengan tegas meminta aplikator segera menghapus biaya layanan dan jasa aplikasi.
Ia juga mendesak pemerintah agar terlibat aktif dalam mengatur persoalan tersebut.
"Negara biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya, kita seperti hidup bernegara tanpa negara,” paparnya.
“Jadi, saya minta ini dicabut! Tidak boleh ada biaya layanan dan aplikasi lagi," jelasnya.
(Erfyansyah/fajar)
Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: