MPR RI Terapkan WFH dan Batasi Listrik untuk Hemat Energi di Tengah Konflik Timur Tengah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sekretariat Jenderal MPR RI mengambil langkah strategis dengan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari mana saja (WFA) mulai 1 April sebagai upaya penghematan energi di tengah konflik Timur Tengah yang berdampak pada kebutuhan listrik.

Kebijakan ini juga disertai dengan pembatasan penggunaan listrik di lingkungan kantor, yang akan dipadamkan mulai pukul 18.00 setiap harinya. "Kita berharap semua kegiatan akan berakhir pukul 17.00. Mulai dari situ, pukul 18.00 kita sudah mulai pemadaman listrik," jelas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Untuk menjaga efektivitas kerja, pegawai MPR RI akan menjalankan pola kerja empat hari dalam sepekan dengan sistem piket khusus pada hari Jumat. "Karena kita tidak menutup kemungkinan juga pada hari Jumat itu ada kegiatan pimpinan ataupun anggota (MPR), jadi ada piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFH atau WFA," katanya.

Lebih lanjut, pembagian pegawai yang bertugas langsung di kantor dan yang bekerja dari rumah akan diatur secara situasional dan proporsional sesuai kebutuhan kegiatan pimpinan dan anggota MPR. "Kita enggak bisa juga bilang bahwa kegiatan anggota atau pimpinan MPR tidak ada. Jadi, itu nanti akan kita atur secara proporsional," beber Siti.

MPR RI juga menegaskan bahwa pegawai yang menjalankan WFH atau WFA harus tetap siap dipanggil untuk masuk kantor kapan saja. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan agar tidak dijadikan alasan untuk tidak hadir di kantor. "Mereka harus siap dipanggil. Jadi, enggak ada yang ada di luar kota terus alasan 'Saya lagi WFA atau WFH' jadi enggak bisa ke kantor," katanya.