17 hours ago
2
FAJAR.CO.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan bahwa penurunan dana transfer ke daerah yang kini tinggal 17 persen dari total pengeluaran berpotensi menimbulkan krisis serius pada pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan. Pernyataan ini disampaikan JK dalam sebuah wawancara yang diunggah di YouTube Kompas TV pada Selasa (17/3/2026).
"Kalau begini terus, sisa 17 persen dari seluruh pengeluaran, maka pembangunan daerah masyarakat, akan kritis," jelas JK dengan tegas.
Penurunan Dana Transfer dan Dampaknya pada Layanan Publik
JK menegaskan bahwa dana transfer ke daerah sangat vital karena daerah memiliki tanggung jawab utama terhadap kebutuhan primer warga, seperti layanan kesehatan dan pendidikan dari tingkat SD hingga SMP.
"Dana transfer daerah. Jangan lupa, daerah juga bertanggung jawab pada pendidikan, kepada kesehatan, kepada SD, kepada SMP," katanya saat membahas beban keuangan daerah yang semakin berat.
Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa penurunan dana tersebut akan langsung berimbas pada menurunnya kualitas infrastruktur daerah serta layanan pendidikan.
"Nanti infrastruktur daerah akan terjadi penurunan kualitasnya dan juga pendidikan," bebernya.
Respon Pemerintah dan Kepala Daerah
Situasi ini sebelumnya memicu protes dari sejumlah kepala daerah yang mengeluhkan pemotongan dana transfer. Aspirasi mereka telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Rabu (10/9/2025) malam, bahwa tidak akan ada lagi pemotongan dana transfer dalam penyusunan RAPBN 2026.
