11 hours ago
2
Pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi krisis keuangan dengan defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan lebih dari Rp2,2 triliun.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi krisis keuangan dengan defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan lebih dari Rp2,2 triliun.
Situasi ini disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Riau, memaksa Gubernur Abdul Wahid untuk mencari solusi guna mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa angka tunda bayar saat ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar antara Rp200 hingga Rp250 miliar.
Menurut Abdul Wahid, permasalahan ini terjadi akibat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai aturan pada periode pemerintahan sebelumnya. Ia menyoroti bahwa tata kelola anggaran yang tidak tertib telah menimbulkan utang besar yang kini menjadi beban keuangan daerah.
Meski telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh lembar kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), langkah tersebut belum cukup untuk menutup tunda bayar yang terjadi. Oleh karena itu, Pemprov Riau harus mencari strategi agar program pemerintahan tetap berjalan tanpa semakin memperparah kondisi keuangan.
Sebagai langkah awal, Abdul Wahid mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.
Saat ini, anggaran untuk TPP mencapai Rp85 miliar per bulan dan dinilai sebagai salah satu pengeluaran yang dapat dikurangi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
