Jubir PSI, Dian Sandi Utama
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mengenai desakan sejumlah anggota DPR agar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya buntut banjir bandang di Sumatra memicu respons dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, secara tegas membantah bahwa Kementerian Kehutanan merupakan pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan bencana banjir.
Dian mengatakan, tuntutan agar Raja Juli mundur merupakan serangan yang tidak tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami struktur penanganan bencana nasional.
Kata Dian, kementerian yang berwenang dalam penanganan bencana alam seperti banjir bandang merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan Kementerian Kehutanan.
"Sebenarnya bukan tugas Kemenhut mengatasi banjir, itu tugas BNPB,” ujar Dian di X @DianSandiU (7/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat bersama DPR sebelumnya, Kementerian Kehutanan sudah memberikan penjelasan lengkap mengenai duduk perkara yang membuat kementerian tersebut ikut disorot publik.
"Kemenhut menjelaskan duduk perkara karena dianggap sebagai sebab,” ungkapnya.
Dian bilang, penjelasan tersebut telah disampaikan secara gamblang dan transparan di forum resmi. "Dan, itu sudah clear dijelaskan pada rapat kemarin,” kuncinya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyemprot Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Usman menuding Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan dan meminta agar sang menteri mundur jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang semakin memicu bencana di Indonesia.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
















































